Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Andri Rusmana menilai kondisi darurat sampah yang kembali terjadi di Kota Bandung tidak akan pernah selesai jika persoalan pengelolaan sampah di hilir belum mendapatkan solusi permanen.
“Selama persoalan hilir tidak diselesaikan, masalah yang sama akan terus berulang,” ujar Andri Rusmana saat menanggapi kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung, Jumat (5/6/2026).
Menurut Andri, persoalan sampah di Kota Bandung harus dilihat secara menyeluruh. Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab dalam pengurangan, pemilahan, pengumpulan, hingga pengolahan sampah. Namun, untuk urusan tempat pembuangan akhir (TPA), Kota Bandung masih bergantung pada TPA Sarimukti yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ketergantungan tersebut, kata dia, membuat Kota Bandung rentan menghadapi persoalan ketika terjadi pembatasan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti.
“Ketika kuota pembuangan ke Sarimukti dibatasi, dampaknya langsung terasa di TPS-TPS Kota Bandung. Karena itu penyelesaiannya tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bandung, tetapi membutuhkan dukungan dan kebijakan strategis dari Pemprov Jawa Barat,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Kota Bandung terus mendorong penguatan kebijakan pengurangan sampah dari hulu. Andri mengatakan keberhasilan pengelolaan sampah tidak boleh hanya diukur dari banyaknya program atau kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari berkurangnya volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.
Karena itu, Komisi III DPRD Kota Bandung mendorong penguatan pemilahan sampah dari rumah tangga, pengumpulan sampah secara terpilah, pengembangan bank sampah dan program Kang Pisman, percepatan pengolahan sampah organik di tingkat kewilayahan, serta pengawasan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Keberhasilan pengelolaan sampah harus diukur dari berkurangnya sampah yang dibuang ke TPA, bukan dari banyaknya kegiatan seremonial,” ujarnya.
Andri mengakui program Kang Pisman dan bank sampah sejatinya merupakan konsep yang baik dan masih relevan. Namun, implementasinya dinilai belum optimal karena masih banyak wilayah yang belum konsisten melakukan pemilahan sampah dari sumber.
Menurut dia, program tersebut perlu diperkuat melalui edukasi yang berkelanjutan, pendampingan kepada masyarakat, pemberian insentif, serta pengawasan yang lebih serius.
“Yang terpenting adalah membangun budaya baru bahwa sampah bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat,” katanya.
Untuk mengatasi kondisi darurat sampah saat ini, Andri menilai pemerintah perlu memastikan tidak terjadi penumpukan sampah berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan warga.
Sementara dalam jangka menengah dan panjang, ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah strategis, mulai dari menghentikan pembatasan kuota yang terlalu ketat ke TPA Sarimukti, melakukan landfill mining guna menambah kapasitas layanan, hingga mempercepat operasional Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka.
Selain itu, Andri menegaskan bahwa persoalan sampah Bandung Raya harus diselesaikan secara regional. Pasalnya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang sama-sama bergantung pada sistem pengelolaan sampah regional.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam menyatukan kebijakan, pendanaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah regional.
Andri juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya pengurangan sampah. Ia menyebut sekitar 50 hingga 60 persen sampah Kota Bandung merupakan sampah organik yang dapat diolah langsung di rumah atau lingkungan melalui komposter, biodigester, maupun budidaya maggot.
“Pisahkan sampah dari rumah, kurangi sampah yang dibuang, dan olah sampah organik sedekat mungkin dengan sumbernya. Solusi sampah tidak akan berhasil hanya mengandalkan pemerintah. Ini harus menjadi gerakan bersama seluruh warga Kota Bandung,” tuturnya.
Menurut Andri, persoalan sampah bukan hanya masalah Kota Bandung, melainkan tantangan bersama di tingkat regional Jawa Barat. Karena itu, penguatan pengelolaan sampah dari hulu harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan hilir agar krisis serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Leave a Reply