Komisi III DPRD Kota Bandung menyambut baik instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara. Pembenahan infrastruktur dan penataan di seputar kawasan bandara tentu harus dilakukan, supaya bandara sebagai wajah Kota Bandung terlihat lebih baik.
“Secara kelembagaan, DPRD Kota Bandung pada prinsipinya harus menyambut instruksi Presiden itu karena tentu dan pasti insya Allah dapat menggerakkan ekonomi Kota Bandung kembali, baik itusektor pariwisara, MICE, perdagangan hingga okupansi hoteld dan tentu transportasi,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, Jumat 5 Juni 2026.
Dikatakannya, Pemkot Bandung dan DPRD Kota Bandung tentu saja akan mendukung instruksi tersebut. Dukungan itu pun harus ditempatkan sesuai koridor regulasi dan tentunya ada pembagian kewewangan pemerintah.
Instruksi reaktivasi ini harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Bandung dengan melakikan pembenahan akses dan infrastruktur pendukung bandara.
“Reaktivasi memang kewenangan pusat, tapi pemerintah daerah wajib mendukung ekosistem. Kemudian ekosistemnya apa saja? Transpirtasi dan lain sebagiannya, tata ruang, konektivitas, baik feeder yang sedang dirancang, pengendalian kemacetan, lingkungan, keamanan kawasan, penataan parkir, PKL dan kesiapan ekonomi kawasan,” tandasnya.
Dikatakannya, untuk operasional bandara, slot peneebangan, keselamatan penerbangan, navigasi udara, runway, izin maskapai merupakan kewenangan pusat. Kota Bandung tinggal mendukungnya dari segi infrastruktur dan akses menuju bandara.
“DPRD Kota Bandung mendukung penuh terhadap kebijakan nasional tersebut, sepanjang dilakukan secara terukur dan tersinkronisasi dengan tata ruang kota dan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi Kota Bandung,” tandasnya.
Menurutnya, penyiapan sarana dan prasarana merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Langkahnya dengan menyiapkan akses dari tol Pasteur menuju bandara, rekayasa jalan di sekitar kawasan bandara.
Kemudian pelebaran simpul-simpul jalan yang macet, mengintegrasikan fly over Nurtanio, memperbaiki trotoar dan pedestrian, penerangan jalan, shuttle bus dan penyiapan transportasi menuju bandara.
“Kemudian juga bandara yang membanggakan enggak cukup runway, namum shuttle bus harus memadai, BRT Bandung Raya harus terintegrasi, ada taksi juga. Namun di bandara ada hal hal lain yang harus dikerjasamakan dengan koperasi, bagaimana konektivitas stasiun, park and ride, itu harus dipikirkan,” tandasnya.
“Lebih khusus penataan kawasan di bandara itu, parkir liar, PKL jangan semrawut, bagaimana kabel udara jangan semrawut, kawasan kumuh, keaaman lingkungan. Ini harus kita dorong penataan kawasan bandara sebagai wajah Kota Bandung. Ketika orang datang ke Bandung, lihat wajahnya kan enak,” tambahnya.
Dukungan DPRD, lanjutnya, sesuai fungsi yaitu legilasi, bujeting dan pengawasan. Misalnya pengalokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur, DPRD harus menyetujui dan mengawal RPKD dan mensorong intergrasi dari KUPPAS dan APBD yang sudah disepakati.
“Dalam pengawasan, kita harus awasi agar proyek tidak mangkrak kalau ada hal-hal yang harus dibenahi. Tidak terjadi pemborosan, sinkronisasi RTRW, tidak menimbulkan masalah baru baik sosial dan sebagainnya. Dukungan politik kebijakan alangkah baiknya dibuat rapat gabungan, pansus, panggil stakeholder supaya kita dorong MoU lintas pemerintah, kalau perlu kawal percepatannya karena ini tidak sederhana dan ojol-ojol (tiba-tiba) prung jadi perlu perencanaan,” jelasnya.
Bila sudah ada kepastian, ungkapnya, maka Pemkot Bandung sudah bisa menyiapkam anggaran dalam APBD 2027. Tentunya, hal ini harus disinkronkan dengan RTRW, RKPD dan RAPBD. Karena, pembangunaan kawasan dan support sistyem bandara ini bisa jadi berupa multiyear, sehingga harus dibuat skala prioritas.
“Jangan sampai ada momentum
luar biasa dalam sisi politik, momentum ekonominya jadi hilang,”
tandasnya.
Leave a Reply